Hubungan antara pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini kurang harmonis, terlihat dari pandangan masyarakat yang selalu negatif terhadap pemerintah. Kecenderungan aparat pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan yang telah ditetapkan, menimbulkan aksi protes di masyarakat. Aksi-aksi protes itu tidak hanya dilakukan dengan cara-cara yang santun melalui saran-saran diberbagai media, tetapi juga melalui tindakan kekerasan berupa kekerasan, perusakan dan terorisme.
Di mata masyarakat, aparat birokrasi tidak lagi memperjuangkan kepentingan dan mengusahakan kesejahteraan rakyat. Aparat birokrasi kini justru lebih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa/pribadi daripada melayani masyarakat. Hal itu tercermin dari perilaku aparat birokrasi yang enggan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan aparat birokrasi yang berbelit-belit, terkesan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Banyaknya aparat pemerintah yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme menambah citra buruk birokrasi di mata masyarkat. Tanpa disadari, korupsi telah membudaya di birokrasi Indonesia mulai dari pejabat yang tinggi sampai pejabat yang rendah. Budaya birokrasi yang korup, kini semakin menjadi sorotan publik. Masih belum efektifnya penegakkan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung. Dalam hal kasus korupsi ini, masyarakatlah yang paling dirugikan dari perilaku dan sikap aparat birokrasi tersebut.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika birokrasi sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi itu sendiri dalam malaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Etika birokrasi tersebut tercermin dari bagaimana aparat birokrasi tersebut melaksanakan tugas pemerintahannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya yang mana telah ditentukan atau diatur sebelumnya.
Dengan berbagai citra buruk birokrasi di masyarakat, membuat persoalan etika birokrasi harus segera dibenahi. Karena etika birokrasi membawa dampak buruk yang komplek dan multidimensional pada berbagai aspek yang ada. Berbagai upaya harus dilakukan untuk memperbaiki citra buruk etika birokrasi Indonesia di mata masyarakat.
Salah satu caranya yaitu dengan benar-benar menerapkan aturan-aturan tentang etika birokrasi tersebut, jangan hanya sebagai aturan saja tetapi tidak benar-benar dilaksanakan atau diterapkan. Misalnya saja bagi siapa saja yang menyimpang dan melanggar aturan tersebut, harus ada tindakan yang tegas. Aturan tersebut harus diberlakukan pada siapa saja dan tidak pandang bulu, tidak melihat apakah dia seorang pejabat tinggi atau pejabat rendah. Tidak terkecuali presiden yang memiliki jabatan tertinggi, jika presiden melanggar tetap harus diberi sanksi atau diadili. Sanksi tersebut diberlakukan dengan melihat seberapa berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan, harus disesuaikan terlebih dahulu apakah masuk kategori pelanggaran berat atau ringan.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap etika birokrasi kita yang tercermin dalam sikap, perilaku dan kinerja aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.
Sumber:
diakses tanggal 25 Desember 2010
